Majelis Dikdasmen PDM Boyolali Sosialisasikan Mutasi, Rotasi, dan BPH dalam Rakor
Boyolali – Sabtu, 24 Mei 2025
Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Boyolali menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakor) bersama Majelis Pendidikan Nonformal (PNF) di Aula Gedung PDM Boyolali. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Dikdasmen PDM Boyolali, Drs. Kamtar, dengan agenda utama laporan Monev dan sosialisasi kebijakan mutasi, rotasi, serta pembentukan Badan Pelaksana Harian (BPH) di lingkungan amal usaha Muhammadiyah (AUM) pendidikan.
Dalam sambutannya, Drs. Kamtar menyampaikan pentingnya desain pemberdayaan kepala sekolah Muhammadiyah, khususnya yang masih muda dan potensial. “Banyak kepala sekolah Muhammadiyah yang masih muda dan belum habis masa pengabdiannya. Mereka perlu diberdayakan secara maksimal, antara lain melalui mutasi ke AUM lain dalam lingkup PCM, atau dioptimalkan perannya sebagai BPH sekolah. BPH berperan penting sebagai litbang sekolah agar pikiran, tenaga, dan jaringan mereka tetap dimanfaatkan untuk kemajuan sekolah,” jelas Kamtar. Dan sekolah Yang lama bisa iklahs support material inilah taawun sesama AUM.
Turut mendampingi dalam rapat tersebut, Bapak Budi Sugito dan Bapak Agus Sriyono. Dalam sesi diskusi, Agus Sriyono menambahkan bahwa kebijakan ini juga sebagai langkah antisipatif agar tidak terjadi fenomena yang terjadi di beberapa PDM tetangga, di mana kepala sekolah purna tugas direkrut oleh sekolah Islam lain, yang kemudian menjadi pesaing dan berdampak pada penurunan jumlah siswa Muhammadiyah.
Rakerda ini dihadiri oleh perwakilan Majelis Dikdasmen dari berbagai PCM se-Kabupaten Boyolali. Beberapa PCM seperti PCM Boyolali, Nogosari, Karanggede, dan Sambi juga menyampaikan hasil monitoring dan evaluasi (monev) masing-masing.
Ketua Majelis Dikdasmen PCM Sambi, Drs. Rosyidi, M.Pd., di sela-sela waktu setelah salat Dhuhur menyatakan dukungannya terhadap kebijakan tersebut. “Kebijakan ini menunjukkan visi yang jelas dari Majelis Dikdasmen untuk menjadikan sekolah Muhammadiyah lebih baik. Apalagi banyak kepala sekolah kita bukan ASN, jadi kebijakan ini bisa memberi ruang gerak yang lebih fleksibel dalam pengembangan diri dan institusi,” ujarnya.
Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan sekolah-sekolah Muhammadiyah di Boyolali dapat semakin maju, adaptif, dan memiliki kesinambungan kepemimpinan yang produktif dan berdedikasi.
